Target Pemprov Untuk Bentuk BPBD Tak Bisa Dipenuhi

Tulungagung, PILAR

Rencana pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembentukan Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kab Tulungagung hari ini, Jumat (18/3), dipastikan gagal terlaksana. Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD setempat, Kamis (17/3) kemarin, memutuskan pengesahan Raperda BPBD bakal dilaksanakan dalam waktu yang belum ditentukan.

“Hasil rapat Bamus tidak diputuskan kapan pastinya pengesahan BPBD. Pengesahannya jadi ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan,” ujar Ketua DPRD Tulungagung, Drs Isman, pada PILAR, Kamis (17/3).

Dengan tertundanya pengesahan Raperda BPBD, lanjut Isman, sudah bisa dipastikan target atau keinginan Pemprov Jatim melalui Pemkab Tulungagung agar BPBD Tulungagung terbentuk akhir Maret 2011 ini tidak dapat terealisasi. “Rasanya memang tidak mungkin BPBD Tulungagung terbentuk pada akhir Maret. Tapi kalau dalam tahun ini, itu bisa terealisasi,” katanya.

Sebelumnya, Isman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Jatim ini mengakui ada surat dari Bupati yang kesannya untuk menyegerakan pembentukan BPBD di Tulungagung. Karena itu kemudian direncanakan pengesahan Raperda BPBD pada Jumat (18/3).

Menjawab pertanyaan, Isman menyatakan ada beberapa alasan mengapa sampai Raperda BPBD Tulungagung ditunda pengesahannya. Salah satunya karena setelah Raperda BPBD diuji ke publik dan melalui kajian hukum disimpulkan belum bisa disahkan dalam waktu dekat.

“Pembentukan BPBD yang merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkup Pemkab Tulungagung bakal berpengaruh pada organisasi di tubuh Pemkab. Karena itu perlu sinkronisasi dan mengubah Perda terkait organisasi di tubuh Pemkab,” paparnya.

Seperti diketahui, terkait organisasi dan tata kerja institusi di lingkup Pemkab Tulungagung sudah ada Perdanya. Yakni Perda No.4/2008, Perda No.5/2008 dan Perda No.6/2008.

Menurut Isman, Perda-Perda tersebut harus dirubah jika Ranperda BPBD disahkan dan menjadi bagian SKPD di lingkup Pemkab Tulungagung. “Makanya ini perlu waktu,” terangnya.

Sejauh ini perubahan Perda terkait organisasi dan tata kerja institusi di lingkup Pemkab Tulungagung sudah direncanakan baru akan dibahas oleh DPRD Tulungagung pada masa sidang I tahun sidang III pada September-Desember 2011. Dan karena ada hambatan untuk membentuk BPBD secepatnya, Raperda perubahan Perda terkait organisasi dan tata kerja di lingkup Pemkab Tulungagung bakal dimajukan pembahasannya. (yoen)

Kantor PU Bina Marga dan Cipta Karya Dijaga Satpam

Tulungagung, PILAR

Kendati Pemkab Tulungagung memiliki aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), namun Kantor Pekerjaan Umum PU), Bina Marga dan Cipta Karya Pemkab setempat justru lebih memilih menggunakan jasa Satuan Pengamanan (Satpam) untuk menjaga keamanan di kantor tersebut.

Penggunaan jasa Satpam berpakaian seragam biru putih itu selama ini tidak lazim dilakukan oleh kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) di lingkup Pemkab Tulungagung. Bahkan banyak kantor SKPD yang tidak dijaga oleh aparat Satpol PP sekalipun.

Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya Pemkab Tulungagung, Ir Roswitha Sianipar MM ketika dikonfirmasi, Senin (8/3), menyatakan penggunaan jasa Satpam ditujukan untuk menjaga keamanan di kantornya selama 24 jam. “Kalau memakai Satpol PP, kerja mereka kan terbatas. Tidak sampai 24 jam. Karena itu kami gunakan Satpam,” ujarnya.

Lantas mengapa baru menggunakan jasa Satpam padahal sebelum-sebelumnya tidak, Roswitha beralasan karena belum lama ini selalu terjadi aksi pencurian di kantornya. “Penggunaan tenaga Satpam untuk mengantisipasi terjadinya aksi pencurian. Kemarin ada laptop yang hilang. Dan ini tidak terjadi di kantor kami saja tetapi juga di Sekretariat,” paparnya.

Roswitha membantah jika penggunaan jasa Satpam akibat beredarnya kabar dugaan perselingkuhan antara salah seorang pejabat Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya Pemkab dan staf PNS perempuan yang terjadi di salah satu ruang di kantornya. Menurut dia, penggunaan Satpam karena memang untuk menjaga keamanan. “Kabar ada wartawan yang motret (mengambil gambar) adegan perselingkuhan di kantor itu tidak ada buktinya,” tandasnya.

Ketika ditanya terkait seorang PNS perempuan di Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya yang belum lama ini tiba-tiba dimutasi ke SKPD lain, Roswitha yang mantan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPPW Pemkab Tulungagung ini mengakuinya. Dibeberkan pemindahan PNS perempuan itu tidak terkait masalah kabar dugaan perselingkuhan.

“Dia (PNS perempuan) dimutasi bukan karena kabar perselingkuhan tetapi karena alasan lain. Ada alasan lain mengapa dimutasi,” elaknya tanpa menjelaskan lebihjauh alasannya. (yoen)

Dana PKH Rp 2,8 Miliar untuk 10.115 RTSM Tulungagung

Tulungagung, PILAR

Sebanyak 10.115 rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Tulungagung mendapat dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahap satu sebesar Rp 2,818 miliar. Bupati Tulungagung, Ir Heru Tjahjono MM beserta Muspida secara simbolis memberikannya pada perwakilan RTSM di Kantor Pos Tulungagung, Selasa (15/3).

Penerima bantuan yang semuanya ibu rumah tangga tersebut kemarin tampak gembira. Apalagi Bupati Heru ikut berbaur di antara mereka dan mengajak berdialog.

“Ibu ini anaknya berapa,” tanya Bupati Heru pada salah seorang ibu yang menggendong anak batita. Sang ibu kemudian menjawab dengan enteng, ”Dengan yang ini sudah empat Pak”.

Bupati Heru tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apalagi diakui Ibu tersebut dirinya sudah ikut program KB (Keluraga Berencana). “Lho kalau ikut KB kok sampai empat. Apa bocor,” kelakar Bupati Heru membuat Ibu RTSM itu tersipu malu.

Sesuai data Sekretariat UUPKH Kab Tulungagung disebutkan pemberian dana PKH tahap satu diberikan pada 10.115 RTSM di 16 Kecamatan. Penerima PKH merupakan ibu rumah tangga dari keluarga yang terpilih melalui mekanisme pemilihan oleh BPS sesuai criteria yang ditetapkan. Seperti ibu hamil/nifas, memiliki bayi sampai dengan usia prasekolah dan anak usia SD sampai SMP.

Besaran bantuan PKH yang diberikan pada ibu RTSM beragam. Tergantung kondisi keluarga dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan PKH. Setiap RTSM bisa mendapat dana PKH sampai Rp 2,2 juta pertahun. Ada pula yang Rp 600 ribu pertahun.

Secara rinci, ibu rumah tangga penerima PKH mendapat bantuan tetap pertahun sebesar Rp 200 ribu. Kemudian jika mempunyai anak yang menempuh pendidikan SD/MI ditambah sebesar Rp 400 ribu. Sementara untuk pendidikan SMP/MTs senilai Rp 800 ribu dan bantuan kesejatan ibu hamil/nifas atau balita sebesar Rp 800 ribu pertahunnya.

Sejak tahun 2007 penerima PKH di Tulungagung cenderung meningkat kendati dalam dua tahun terakhir menunjukkan angka penurunan. Pada tahun 2007 jumlah yang menerima sebanyak 6.854 RTSM dengan total dana Rp 7,753 miliar. Tahun 2008 jumlah penerima sebanyak 9.966 RTSM dengan dana Rp 11,513 miliar. Kemudian tahun 2009, penerima dana PKH sebanyak 10.665 RTSM dengan dana yang dicairkan senilai Rp 12,143 miliar. Sedang tahun 2010 yang menerima 10.257 RTSM dengan total dana Rp 11,479 miliar. (yoen)

Ribuan Siswa SMA Ikuti Istighotsah Minta Lulus UN

Tulungagung, PILAR

Hasil try out UN yang belum menggembirakan membuat siswa kelas akhir tingkat SMA/SMK/MA di Tulungagung mulai ketar-ketir. Mereka, Minggu (13/3) kemarin, melakukan istighotsah akbar di Masjid Agung Al Munawwar Kota Tulungagung.

Istighotsah yang dilakukan sejak pagi tersebut dihadiri tak kurang dari 4.000 siswa dari seluruh pelosok kabupaten. Semuanya khusuk dalam alunan doa dan memohon agar diluluskan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Seperti diketahui, pelaksanaan UN utama untuk siswa SMA/SMK/MA bakal terselenggara secaraserentak pada tanggal 18 April 2011 sampai tanggal 21 April 2011 atau kurang satu bulan lagi.

“Mudah-mudahan dengan mengikuti istighotsah kami akan lulus UN nanti. Berdoa bersama begini bisa membuat hati menjadi tenang,” harap Taufik, salah seorang peserta istighotsah.

Pelajar salah satu SMA swasta di Kota Tulungagung ini, mengakui jika dalam try out yang diselenggarakan sekolahnya belum memuaskan. Hampir seluruh siswa mendapat nilai mengecewakan. “Jeblok. Hampir semua tidak lulus. Entah hasil try out yang dilakukan kabupaten baru-baru ini. Kami belum mengetahui hasilnya,” paparnya.

Hal yang sama dikatakan Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemkab Tulungagung, Drs Mardjaji. Menurutnya, hasil try out tingkat SMA yang dilakukan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) Tulungagung belum didapat hasilnya. “Sampai sekarang belum diketahui hasilnya karena saya belum mendapat laporan,” katanya menjawab PILAR.

Sementara itu, pembina pelaksana istighotsah akbar siswa SMA/SMK/MA se-Tulungagung, Suraji, menyatakan pelaksanaan doa bersama menjelang UN selalu diadakan rutin setiap tahun. Saat ini sudah menapak yang ketujuh. ‘Tujuan utama penyelenggaraan istighotsah agar semua siswa dapat lulus UN,” tuturnya.

Selain doa bersama, lanjut dia, semua siswa yang mengikuti istighotsah juga melakukan salat secara berjamah. Salat yang dilakukan adalah Salat Taubat, salat Hajat dan salat Tasbih.

Sedang yang membimbing acara istighotsah kemarin adalah, KH Ibnu Katsir Siroj yang kesehariannya menjadi pengasuh Pondok Pesantrean (Ponpes) Menara Mangunsari Tulungagung. Dan yang memberi tausyiah (ceramah pencerahan) yakni KH Imron dari Kediri. (yoen)

Pemkab Tulungagung Masih Kekurangan 1.500 PNS

Tulungagung, PILAR

Kesempatan menjadi PNS di lingkup Pemkab Tulungagung masih terbuka lebar. Sampai tahun 2011 Pemkab setempat masih kekurangan tenaga Abdi Negara sampai 1.500 orang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Tulungagung, Drs Kusmadi pada PILAR, Rabu (2/3), mengungkapkan saat ini tengah mendata kekurangan tenaga PNS tersebut. “Kendati pendataan belum selesai sepenuhnya, tetapi sudah bisa diperkirakan, Pemkab Tulungagung masih kekurangan 1.500 PNS,” ujarnya.

Menurut dia, kebutuhan PNS yang belum terpenuhi kebanyakan di bidang pendidikan dan kesehatan. “Pemkab masih butuh banyak tenaga guru, perawat atau dokter utamanya dokter spesialis. Saat ini jumlahnya belum ideal,” paparnya.

Kusmadi menyatakan untuk memenuhi kebutuhan PNS sebanyak itu Pemkab Tulungagung terus berkoordiansi dengan Pemerintah Pusat. Seperti pemenuhan dengan rekruitmen CPNS yang dilakukan setiap tahun.

“Untuk tahun ini, kami pun akan mengajukan ke Pemerintah Pusat terkait pengadaan tenaga CPNS baru. Kendati kebutuhannya mencapai 1.500 PNS, kami akan menerima semua keputusan Pemerintah Pusat terkait jumlah yang disetujui,” paparnya lagi.

Seperti diketahui untuk tahun 2010 kemarin, Pemkab Tulungagung kebagian jatah pengadaan CPNS baru hanya 200 orang saja. Diperkirakan dalam tahun 2011 ini jumlah CPNS yang akan direkrut tidak akan terlalu jauh perbedaannya dengan tahun lalu.

Ketika ditanya mengenai nasib peserta pengadaan CPNS 2010 yang sudah dinyatakan lulus dan sampai sekarang belum juga ditempatkan di lingkup Pemkab Tulungagung, Kusmadi menyebut mereka belum bisa bekerja karena belum turun NIP (Nomer Induk Pegawai)-nya.

“Kalau sudah turun tentu akan segera bekerja dan ditempatkan sesuai formasi. Namun hingga sekarang belum turun juga. Kami juga masih menunggu,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kusmadi memperkirakan CPNS formasi 2010 baru bulan April atau bulan Mei 2011 mendatang mendapat NIP. Setelah mendapat NIP, para CPNS itu akan diorientasi sebelum kemudian masuk kerja.

Menjawab pertanyaan, Kusmadi mengatakan BKN membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk menurunkan NIP bagi CPNS baru. Terlebih tidak hanya CPNS baru asal Pemkab Tulungagung yang diurusi. “Di Jatim saja ada 38 daerah kota dan kabupaten. Jadi kami menunggu saja sesuai urutan. Kalau dihitung-hitung memang relatif lama. Tapi prosesnya seperti itu,” jelasnya. (yoen)