Pembanguna Museum Satwa Dihadang, Warga Tolak ABT

Pembanguna Museum Satwa Dihadang, Warga Tolak ABT

Batu, Pilar News.

Baru-baru Pengelola Museum Satwa, pengembang Wisata Jatim Park II, harus berfikir untuk memanfaatkan air bawah tanah (ABT) dalam operasionalnya. Sebab, rencana ABT itu mendapat tentangan keras dari warga dan aktifis lingkungan yang tergabung didalam fokal Mesra (forum kajian air dan lingkungan menuju selaras alam).

Penolakan itu disampaikan oleh pewakilan warga dan mesra dalam sidang pembahasan Dokumen Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) Batu mini Zoo, di Kantor kecamatan Batu. Dalam pembahasan Amdal itu yang diselenggarakan PT Bunga Warsa Sejati, pemrakarsa pembangunan Museum Satwa dan Batu Mini Zoo, bekeja sama dengan KLH (kantor lingkungan hidup) Kota Batu.

Sebelum sidang dimulai rencananya ada tinjauan lapangan, namun ternyata dibatalkan karena waktu yang terbatas. Dan yang disayangkan kepala KLH Bambang Parianom juga meninggalkan tempat di tengah sidang telah berlangsung.

Warga dalam persidangan tersebut, selain menghadang rencana penggunaan ABT, sejumlah persoalan juga dilontarkan. Mulai dari saluran drainase, kelancaran arus lalulintas, parkir, toilet, tenaga kerja hingga nama proyek pembangunan wisata tersebut.

Jamin warga kelurahan Sisir menegaskan penolakan penggunaan ABT oleh wisata museum satwa, karena jika wisata satwa menggunakan ABT, bagaimana nasib warga kami, dan sekitarnya katanya.

sementara Mutaqiem, perwakilan fokal mesra menyayangkan perijinan dan pembangunannya. Terlebih lagi warga mengetahui adanya pembangunan itu setelah dimuat di media masa, karena selama ini tidak ada kabar atau pemberitahuan ke masyarakat.

Sedangkan Titien Setiyo Rini, tim leander CV Asvinda Teknika konsultan penyusunan amdal museum satwa mengatakan akan memperhitungkan kembali pemanfaatan ABT. Selain menggunakan PDAM museum satwa akan mencari sumber-sumber baru. Titien juga menyampaikan masukan dari sejumlah pejebat Pemerintahan maupun perwakilan masyarakat dan LSM atas dokumen amdal yang disusun.” Proses perijinan di BKSDA masih dalam proses, dan petugas BKSDA akan melakukan tinjauan ke lokasi,” ujar dia (sarwi).

Pilkades Desa Plumpang, Secara Demokratis.

Pilkades Desa Plumpang, Secara Demokratis.

Lamongan, Pilar News

Baru-baru ini, Desa Plumpang, Kecamatan Sukodadi Kab. Lamongan telah mengadakan pemilihan secara langsung kepala desa untuk 6 tahun ke depan. Pemilihan kepala desa saat itu berlangsung aman, tertib,lancar dan terkendali yang diikuti oleh masyarakat dari 3 dusun yaitu dusun Plumpang, Njombak, bali, dengan jumlah hak pilih kurang lebih 2.229 orang.

Dalam pemilihan kepala desa tersebut di perebutkan oleh 2 orang calon yaitu, nomor urut satu Sadi Bay, dan nomor dua Didik Purwanto yang sama-sama berasal dari dusun Plumpang.

Dari hak pilih 2.229 orang tersebut masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sekitar 1.878 orang, yang tidak hadir 351 orang dengan asumsi perolehan Sadi Bay 1053 suara, dan Didik Purwanto 803 suara, sedangkan Suara Tidak Sah 22 Suara, Total Suara Sah 1.856 Suara.

Dengan selisih suara 250, maka pemilihan kepala desa plumpang di menangkan oleh calon nomor satu dengan hasil suara 1.053 suara. Sadi bay adalah calon Incumbent (telah menjabat kepala desa pada tahun lalu).Dan berkat keuletan dan kegigihan dalam memimpin desa plumpang saat menjabat sebagai kepala desa, maka kini masyarakat mempercayakan kembali tampuk pemimpin padanya.

Sedangkan masyarakat berharap agar desa plumpang dengan terpilih nya kembali Sadi bay sebagai kepala desa, nanti bisa meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat agar tercipta sinergitas yang baik demi mencapai kemajuan pembangunan desa menuju desa yang mandiri (giek).

Lulusan SMK Negeri I Watulimo, Cetak Masa Depan Gemilang

Lulusan SMK Negeri I Watulimo, Cetak Masa Depan Gemilang

Trenggalek Pilar News.

Berkat usaha dan kerja keras selama ini, serta menjalin hubungan dengan pihak luar, Kepala Sekolah SMKN 1 Kelautan Watulimo. Trenggalek, Jawa Timur, Drs. Budiyono, berhasil mengandeng beberapa perusahaan baik lokal maupun Nasional dan Internasional.

SMK Negeri I Watulimo, yang bergerak dalam bidang Kelautan ini, berhasil membawa perusahaan pelayaran dari Jepang untuk melakukan kerjasama dalam penggunaan tenaga dari SMK I Negeri tersebut. Kerjasama itu sendiri sudah berlangsung selama dua tahun yakni tahun 2007 sampai dengan 2009 ini, dan anak yang telah bekerja di sana rata-rata sudah sukses kata Budiyono.

Hal itu terbukti dari beberapa siswa lulusan tahun ajaran 2007 hingga 2009, yang sudah diterima di Perusahaan Nasional dan di Perusahaan jepang, hanya dalam kurun waktu 3 tahun bisa menghasilkan dana bersih Rp 300.000.000,- hal itu tentunya sangat membanggakan orang tua maupun sekolahan ini, tegasnya.

Setelah berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa pihak perusahaan, kini SMK Negeri I Watulimo telah berhasil melakukan MoU (Memorandum Of Understanding) dengan Perusahaan Jepang dan Nasional lagi seperti, PT. Tee Kay Korporation (Jepang), PT. Puji Utami (Nasional) dan PT. Mina Jaya Bahari (Nasional). (tim)

Warga Keluhkan Pengurusan KTP

Warga Keluhkan Pengurusan KTP

Palu. Pilar News.

Sejumlah warga kota palu mengeluhkan dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), yang dianggap kurang efektif dan merepotkan “dalam pengambilan formulir saja harus kelelahan bolak-balik kantor kelurahan dan kantor walikota,” kata Fahri.

Hal yang sama juga diungkapkan Sulhana. Menurutnya, pengurusan KTP seharusnya diserahkan langsung ditingkat Kecamatan, supaya lebih efektif atau di kantor Dispendukcapil, supaya pemohon KTP tidak bolak-balik, dan tidak menghabiskan waktu.

Ditemui terpisah, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) kota Palu, Burhan Toampo mengatakan, sistem yang digunakan dianggap sudah efektif. Sebab kata dia, system yang digunakan sekarang adalah system informasi admidtrasi kependudukan (SIAK), sistem ini digunakan untuk mengatisipasi terjadinya pendapatan yang ganda.

Burhan menambahkan, pengurusan KTP juga mengacau pada undang-undang nomor 23 tahun 2006, tentang admidtrasi kependudukan, pengurusan KTP paling lama sekitar 14 hari. “saya sarankan kepada masyarakat agar tidak menggunakan calo, karena orang yang akan membuat KTP, pasti disuruh datang juga untuk di foto, “jelas Burhan.

Lanjut Burhan, sistem SIAK ini dilakukan dukcapil, juga sangat membantu masyarakat dan pemerintah dan dalam mengenal identitas pendatang maupun perpindahan. Pegambilan formulir di kenakan biaya RP 1.500 perlembar, KTP dikenakan biaya seharga RP 41.000 serta pengurusan kartu keluarga (KK) senilai RP 20.000 ujarnya (yardi).

Kejari Incar Kepala Pelabuhan Luwuk

Luwuk, Pilar News.

Kejaksaan Negeri Luwuk, mulai mengincarkan beberapa proyek di kantor pelabuhan Luwuk, yang di duga bermasalah.

Hal itu disampaikan oleh Wawan Yunarwanto, SH, alasanya hingga saat ini sedikit 2 orang pihak pelabuhan yang telah di periksa terkait sejumlah dugaan korupsi tersebut, di antaranya Kepala Pelabuhan Luwuk, Baharudin M Dahlan. SH dan Bendahara pengeluaran anggaran, Syamsudin, “ kami telah memeriksa Kepalah pelabuhan dan bendahara pengeluaran,” ungkapnya.

Ditanya soal kasus yang di selidiki, Wawan mengatakan, pihaknya memeriksa semua kasus yang laporannya telah masuk di kejaksaan. “Kami selidiki semua kasus yang laporanya telah kami terima,” tukasnya. Seperti di beritakan Koran ini beberapa waktu lalu, selain dugaan kasus korupsi proyek pemeliharaan dermaga dan penumpukan yang menelan anggaran jutaan rupiah, sejumlah proyek lainnya juga diduga tidak beres.

Sementara informasi yang dihimpun Pilar News menyebutkan, salah satu proyek yang hingga saat ini masih di pertanyakan adalah pekerjaan lapangan penumpukan, pembangunan pintu gerbang dan rehabilitas pagar BRC Kantor Pelabuhan Luwuk, yang dikerjakan oleh PT Ikan Segar Tunggal Palu, dengan nomor kontrak PC 087/185/IV/ kpl.Lwk-2009 tertanggal 24 April 2009, dengan nilai kontrak senilai Rp.1.934.779.000.Pasalnya, berdasarkan kontrak yang tertera pada ringkasan kontrak pengerjaan, proyek tersebut seharusnya sudah selesai dikerjakan tanggal 20 September 2009 (jatuh tempo,red).

Kenyataannya pekerjaan tersebut baru diselesaikan setelah satu bulan berikutnya, tanggal 20 oktober 2009 silam. Padahal, dana pekerjaan beberapa proyek tersebut sudah dicairkan seratus persen melalui bendahara penggeluaran anggaran pada tanggal 24 September 2009.

Namun demikian, terhadap kasus ini, pihak kejaksaan masih akan melakukan penggumpulan barang bukti (BB). “ Kami masih kumpulkan barang bukti,” ujar Benny Nugroho, kasi intel kejaksaan Negeri Luwuk belum lama ini.

Padahal kalau mengacu pada keppres Nomor 80 tahun 2003, tentang pengadaan barang dan jasa, itu telah dikenai sangsi pinalti, terus kemana denda pinaltinya tersebut? Dan kenapa kejaksaan masih menunggu bukti?, apakah akan serius kejaksaan menyelidiki kasus ini, kita tunggu hasilnya. (yardi).

Dinkes Sidak PDAM

Dinkes Sidak PDAM

Palu, Pilar News

Hari ini, Dinas Kesehatan ( DINKES) Kota palu akan melakukan pemeriksaan mendadak (SIDAK) pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota palu, sidak tersebut berkaitan adanya hasil temuan badan lingkungan hidup(BLH) yang menyatakan, air sungai Poboya telah tercemar dengan mercury.

Kunjungan dan pemeriksaan yang di lakukan Dinkes ke PDAM guna mengetahui apakah sumber air yang di salurkan ke masyarakat berasal dari sungai Poboya atau bukan, karena sebagian masyarakat sini telah mengunakan air PDAM.

Kepala bidang pengendalian masalah kesehatan, Dinkes kota palu Ketut Suarayasa mengatakan kepada media ini, beberapa minggu lalu, dari hasil yang didapatkan BLH kota palu, Sungai Poboya telah tercatat mengandung mercury 0,55 atau positif berbahaya, bila air itu telah dipakai atau dikosumsi oleh masyarakat.

“Sebelumnya kami pernah melakukan pengambilan sampel air ke PDAM Kota palu dan hasilnya negatif tidak tercemar mercury. Namun sekarang ini kembali di komonikasikan, jika air yang di salurkan berasal dari sungai Poboya kami akan kembali mengambilnya,” ujar ketut.

Menurut ketut, meski pihaknya baru menerima pernyataan lisan dari kepala BLH, Rosida Thalib, Namun pihaknya akan mengatifkan penyulahan baik kepada pekerja tambang maupun kepada masyarakat di kelurahan Poboya.

Ketut menambahkan, dalam penyuluhan pihaknya juga akan melihat pola penyakit tertinggi yang ada di sekitar wilayah tersebut, mengantisipasi timbulnya penyakit akibat mercury.

Lanjutnya, agar tidak semakin tercemar air di sungai Poboya pihaknya juga akan meminta dan berharap tromol yang ada disekitar sungai Poboya dapat dipindahkan ketempat yang lebih aman.

“Mercury tidak sama dengan bakteri, kalo air di panaskan maka bakteri akan mati, tapi bahan kimia biar kita rebus hingga berapa derajat tidak akan mati dalam tubuh malah akan terakumulasi. Akibat nya akan menimbulkan penyakit yang akan menyerang sarap manusia,”terangnya.

Ditempat terpisah Kepala PDAM Kota palu, Zain Mardan membantah jika air PDAM Kota sudah mengandung mercury. Kata dia, sumber air PDAM berasal air dari gunung yang jaraknya dari sungai Poboya mencapai 8 km dari ke tinggian gunung Poboya.

“Air PDAM aman dan tidak tercemar dengan bahan kimia, sungai Poboya wajar tercemar karena jaraknya hanya dua kilo dari permukan tanah,”jelas Zain.

Untuk itu pihaknya berharap kepada konsumen PDAM kota palu agar tidak cemas dengan adanya isu tersebut, hingga sampai saat ini air PDAM masih aman di konsumsi (yardi).

Pemda Sulteng Di Nilai Diskriminasi

Pemda Sulteng Di Nilai Diskriminasi

Palu, Pilr News.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah Daerah pemilihan (Dapil) Tolitoli, menyesalkan sikap pemerintah daerah yang dinilai diksriminasi serta tidak peduli terhadap korban banjir dan tanah longsor di kabupaten tolitoli.

Zainal Daud kepada media ini beberapa hari kemarin mengatakan, sejak terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor di daerah Tolitoli belum terlihat kepedulian pemerintah SulTeng dalam menaggulangi serta memberikan bantuan sedikitpun terhadap masyarakat.

Kata zainal, bantuan yang selamah ini diterima oleh masyarakat korban banjir hanya berupa 143 dos, mie instan dan 500 kilogram beras, sedangkan masyarakat yang menjadi korban terkena dampak dari banjir dan tanah longsor sangat banyak. “apakah Tolitoli bukan bagian Sulawesi Tengah sehingga pemda tidak mempunyai kepedulian sedikitpun terhadap nasib yang menimpa mereka,”ungkapnya.

Dia menambahkan, melalui pertemuan yang telah di lakukan sejumlah anggota legislatif, pekan lalu dan, dengan mendenggarkan keterangan sejumlah SKPD, antara lain dinas pekerjaan umum, dinas sosial, dinas kesehatan beberapa dinas terkait lainnya telah di sepakati dalam waktu dekat akan mengirimkan bantuan ke daerah bencana di Kabupaten Tolitoli.

Zinal daud menyesalkan pemda yang seakan –akan hanya memperdulikan korban gempa yang terjadi di sumbar. Padahal bantuan dari dearah lain selain SulTeng sudah sangat banyak tersalurkan ”andaikan dana tersebut sedikit disisihkan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di daerah Tolitoli pastinya akan labih baik dan bermanfaat,”tegasnya.

Dari pantauwan zainal daud, selama ini bentuk partisipasi dan kepedulian pemda terhadap kabupaten tolitoli sangat minim, terbukti hampir setiap tahunya bencana banjir dan tanah longsor terjadi, tetapi peranan pemda sebagai perwujudan perpanjanggan tangan dari pemerintah pusat tidak pernah dirasakan masyarakat Tolitoli.

Kata dia, anggota DPRD sul-teng dapil tolitoli telah sepakat walaupun adanya bantuan dari pemerintah daerah terkait bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Tolitoli, mereka akan tetap ke daerah tersebut untuk memberi bantuan sebagai bentuk solidaritasi dan partisipasi mereka terhadap bencana menimpa mereka . “kalau pemerintah sulteng tidak memberikan bantuan untuk korban Tolitoli, tidak menjadi sebuah persoalan bagi kami,” pungkasnya (yardi).

HUT KORPRI Ke 38, Adakan Lokakarya

HUT KORPRI Ke 38, Adakan Lokakarya

Jombang, Pilar News.

Lokakarya KORPRI Kabupaten Jombang digelar di ruang Bung Tomo Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang pada(23/11). Lokakarya diselenggarakan dalam rangka HUT Ke 38 KORPRI. “Tujuan lokakarya sehari ini adalah untuk menyerap aspirasi dan masukan dari segenap anggota KORPRI Kabupaten Jombang guna mewujudkan format restrukturisasi dan revitalisasi organisasi KORPRI Kabupaten Jombang”, ungkap Drs. Heru Wijayanto Msi – selaku Ketua Penyelenggara HUT Ke 38 KORPRI Kabupaten.

Adapun materi lokakarya disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur disertai dengan diskusi dan dialog.

Bupati Jombang Drs. H. Suyanto MMA selaku penasehat KORPRI Kabupaten Jombang, yang siang kemarin berhalangan hadir karena menerima tim penilai P2KSS, sehingga diwakili oleh H.Munif Kusnan SH, Msi – Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang selaku Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Jombang.

Dalam sambutan Bupati Suyanto disampaikan bahwa diera reformasi saat ini lembaga KORPRI harus mau dan mampu melakukan reformasi disegala bidang yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem kepegawaian. Ditekankan pula oleh Bupati Suyanto bahwa KORPRI lebih menekankan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, ini dimaksudkan dengan tujuan agar KORPRI dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, lebih meningkatkan prosedur pelayanan secara maksimal serta lebih membudayakan kedisiplinan.

Kepada segenap anggota KORPRI Kabupaten Jombang Bupati Jombang juga mengajak untuk melakukan pembenahan pada berbagai bidang diantaranya organisasi dan tata kerja; pengembangan sumber daya manusia serta usaha dan kesejahteraan.

Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jatim Jatim Drs. Bambang Kusbandono saat menyampaikan materinya yang berjudul “KORPRI Masa Depan Dan Manfaatnya” mengungkapkan bahwa gambaran KORPRI masa depan adalah KORPRI yang memiliki peran, tantangan dan pembinaan. Peran disini adalah menciptakan pemimpin birokrasi yang kelak juga akan menjadi politisi yang handal, dan tantangannya adalah harus membangun KORPRI yang kokoh, kuat , solid, netral, profesional, sejahtera dan globalisasi. Sedangkan pembinaan diarahkan pada demokratisasi pemerintahan.

Arahnya adalah aparatur pemerintah yang etos kerjanya baik, wawasan kerjanya baik, kataatazasan pada aturan baik dan mengerti deregulasi, debirokratisasi, reformasi dan cinta pada pekerjaan. “Masa depan KORPRI, harus mulai kita jangkau mulai sekarang”, tandas Drs. Bambang Kusbandono (st).

Jombang Raih Profesionalisme Award Tahun 2009

Jombang, Pilar News.
Peringatan HUT Korpri ke-38, Bupati Jombang, Drs Suyanto, MMA mendapatkan penghargaan bertitel Profesionalisme Award 2009 dengan predikat terbaik dari Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo.
Selain Kabupaten Jombang, sembilan kabupaten/kota di Jawa Timur juga mendapatkan penghargaan dengan predikat yang sama, di antaranya Kota Malang, Kota Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Kota Blitar.
Pemberian penghargaan diberikan pada puncak peringatan HUT Korpri ke-38 di Halaman Gedung Grahadi Surabaya, Senin (30/11). Ini sudah kali ketiga Kab. Jombang mendapatkan penghargaan di bulan Nopember ini.
Di samping sepuluh Kabupaten/Kota dengan predikat terbaik, Gubernur Jatim juga memberikan penghargaan dengan predikat baik kepada lima Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kabupaten/Kota itu diantaranya, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sumenep, Kota Mojokerto dan Kabupaten Magetan.
Terkait dengan diterimanya penghargaan tersebut, penilaian tersebut didasarkan pada beberapa hal yaitu 1). Inovasi pelayanan publik visioner dengan mengembangkan perijinan (83 jenis) yang memberikan kepastian hukum, prospek dan kepastian usaha, serta mendorong pertumbuhan investasi; 2). Melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain seperti perguruan tinggi, LSM dan lembaga konsultan baik lokal maupun luar daerah dalam rangka peningkatan profesionalisme SDM aparatur; dan 3). Memberikan perhatian khusus bagi pengembangan dan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberi kewenangan luas kepada kecamatan berikut fasilitasnya untuk memperkuat pemerintahan Desa.
Lebih lanjut Drs. Suyanto, MMA, memberikan apresiasi positif, ”Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kerja keras Korpri dan Birokrasi dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada publik di Kabupaten Jombang”.
Bersamaan pada acara tersebut juga diberikan penghargaan kepada palayanan publik bidang kesehatan, dengan kategori sebagai Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur dengan predikat BAIK yaitu Puskesmas Cukir. Kepala Puskesmas Cukir, Dr. Mas Imam Ali Affandi mengatakan bahwa, ”Penghargaan ini merupakan cambuk untuk lebih meningkatkan pelayanan khususnya kesehatan khususnya kepada masyarakat”.
Beberapa kebijakan itu adalah menyangkut aspek peningkatan profesionalitas SDM, peningkatan pembinaan aparatur serta aspek kelembagaan tata laksanan dan kinerja. Disamping itu, dalam penilaian di lapangan, Pemprov Jatim juga menilai dari berbagai aspek penilaian. Salah satunya masalah performance pelayanan publik. Untuk masalah itu, Pemkab Jombang sudah menerapkan berbagai kebijakan yang diaplikasikan dalam pelayanan kelembagaan. Salah satunya adalah dalam hal pendelegasian tugas dan wewenang antara bupati dan wakil bupati, Pemprov Jatim menilai sudah sesuai dengan wewenangnya (st).

Kultur Di Cangkir Kopi

Kultur Di Cangkir Kopi
Oleh : Piyoen.
Dulu disebut Kota Ngrowo, yakni Tulungagung... Terdapat sebuah kebiasaan yang unik, yaitu Nyethe. Adalah kebiasaan menggambar atau melukis diatas rokok dengan menggunakan media endapan kopi. Meski menjadi kebudayaan, nyethe juga memunculkan permasalahan sosial dimasyarakat sebagai suatu kebiasaan yang kontroversi, karena ada berbagai fihak yang membuat generalisasi bahwa nyethe merupakan kegiatan yang membuang-buang waktu. Aach.... Mendah to lek ngono....
Nyethe ... Sebenarnya sudah basi jika dibicarakan sekarang ... Tetapi begitulah kenyataannya di Kota Ingandaya ini ... Tulungagung adalah sebuah wilayah yang puluhan hingga ratusan tahun silam tergenang banjir, dan berikutnya dirubah dengan cepat oleh arus globalisasi hingga menjadi Kota yang seperti kita lihat saat ini, Kota Perdagangan.
Cethe ... Sebuah usaha survival dalam pertaruhan lapangan kerja dengan modal bisa dibilang “ berapapun bisa jadi “ dan dengan tanpa penguasaan ketrampilan tertentu. Dalam kondisi pas-pasan alias “ sukur mathuk “ ben “ panggah iso urip “, orang-orang mencoba menghibur diri dengan menghias satu persatu batang rokok dengan endapan kopi dengan menggunakan batang ujung korek api, benang atau batang sendok kemudian dijejer dan mencoba mencari sela-sela sensasi kenikmatan yang tersisa dalam sergapan Industrialisasi yang Eksploitatief lewat helaan gelembung asap rokok.
Ekspresi dari si perokok jelas sekali, endapan kopi didasar cangkir telah diapresiasikan lewat media batang rokok yang ketika dihigsap benar-benar dapat melahirkan rasa baru. Apalagi jika diiringi musik geleng, cumbuan kecil dari tangan si penyaji kopi. Aawwwaaaaas .... Pelan saja ngisepnya .... Keluarkan .... Isep lagi .... Ssssssssspp .... Aaaaahh .... Nyethe tergelar mulai malam hingga pagi buta, siang, hingga kembali malam. Tidak terkecuali bagi para pedagang, tukang kredit, oknum aparat menyempatkan diri singgah sebentar di Warung Kopi. Remaja, dewasa, berkerumun di yang namanya “Warkop“ yang teresebar di pelosok desa hingga gang-gang kecil di Kota Tulungagung.
Diselingi kegiatan ngobrol, ngramal nomer togel, billiard atau sekedar datang untuk menggoda “ Kuli Cangkir “ (istilah bagi para pelayan warung kopi – red ). Karena memang para penggila Cethe datang dari kaum Adam. Mereka datang menggoda atau digoda. Pelayan menggoda pelanggan atau pelanggan menggoda pelayan. Atau bahkan juragan tergoda pelanggan atau bisa jadi juragan ada main dengan pelayan. Begitulah fenomena yang ada. Yang pasti, keasyikan menghias dan merokok di warung kopi itulah yang kemudian disebut dengan “ Nyethe “. Nyethe ... Wajah kultur komunal sisa kaum agraris yang tertinggal dipinggiran “ Cangkir Kopi “.

Seni Tradisional Ludruk

Seni Tradisional Ludruk

Ludruk… Adalah Hiburan rakyat. Kesenian yang muncul dari rakyat, tidak dilahirkan oleh kaum veodal. Tetapi Ludruk belum diketahui secara pasti lahir pada jaman apa, tahun berapa, siapa penciptanya dan apa tujuannya.

Seni tradisional Ludruk… Menurut sejarahnya sudah sering kali mengalami evolusi. Muncul pertama kali, atau sekitar abad XII, dinamakan Ludruk “ Bhandan “, yang memiliki ciri, cerita yang dibawa selalu memamerkan ilmu kekebalan.

Hilangnya Ludruk Bhandan muncul lagi yang dinamakan Ludruk “ Lerok “. Atau sekitar abad XVI. Kata Lerok berasal dari “ Lyra “ atau salah satu alat musik yang seperti “ Dempung “ atau “ Siter “ Dan cerita-cerita yang dibawa atau dipertunjukkan adalah ilmu Gendam atau Ilmu Sulap. Ciri lain pada Ludrug Lerok, setiap kali pentas, sebelumnya harus mempersiapkan barang-barang dagangan yang ada dalam pasar. Baru setelah pentas, salah satu dari pemeran Ludrug, naik ke panggung, yang kemudian masuk dalam “ Kerobong “ atau sejenis kurungan berukuran besar yang ditutupi kain putih, Sementara diluar “ Kerobong “, pemeran lain membakar kemenyan madu. Hingga asapnya memenuhi panggung pentas. Sesaat kemudian, dari dalam “ Kerobong “ keluarlah binatang-binatang kecil.

Hilangnya Ludrug Bhandan dan Ludrug Lerok, muncul lagi, sekitar tahun 1911, yang dinamakan Ludrug “ Besutan “. Dinamakan demikian karena pemeran utamanya dinamakan “ Besut “. Lakon yang dibawa, menceritakan perjalanan Kakang Besut yang sedang mencari istrinya Asmonah. Cerita tersebut sifatnya cerita Novell dan terkesan monoton.

Namun perlu diketahui… Dalam Ludrug Besutan, yang berperan sebagai Besut harus orang yang linuwih dalam hal ilmu kebatinan dan falsafah.

Ludrug Besutan, hingga tahun 1931, akhirnya berubah menjadi Ludrug yang dinamakan “ Stambul Djawi “, tetapi umurnya hanya satu tahun, hingga munculnya Ludrug yang dipandegani oleh Cak Gondho Durasim. Namun begitu tidak berarti ciri dari Ludrug Bhandan dan Ludrug Lerok hilang. Tari Remong dan Kidungan dagelan masih tetap dilestarikan.

Gondho Durasim sendiri adalah orang Surabaya yang sejak tahun 1930 bersahabat erat dengan Dr. Soetomo. Beliau adalah para patriot. Hanya bedanya, Cak Gondho Durasim lebih menitik beratkan perjuangannya, menanamkan jiwa Nasionalisme pada Masyarakat melalui panggung Ludrug. Dr. Soetomo dan Gondho Durasim bahkan berencana mendirikan Gedung Nasional Indonesia untuk pementasan permanent seniman-seniman Ludrug.

Sampai akhirnya Jepang menguasai Indonesia, seni Ludrug masih saja lestari, meskipun sebenarnya sering mendapat tekanan dari Politik Jepang.

Hingga pada suatu hari, saat rombongan Ludrug Cak Gondho Durasim mengadakan pentas, seperti biasa Durasim berperan sebagai dagelan. Dan entah disengaja atau tidak beliau melahirkan kidungan yang berbunyi : Pagupon Omahe Doro, Sak Jege Ono’ Nippon Uripku Soro.

Jepang … Menganggap kidungan Cak Gondho Durasim menghina pemerintahannya. Dan saat itu juga, pementasan Ludrug rombongan Durasim dibubarkan oleh Nippon yang kemudian beliau disuruh menhadap Kepala Kempeitai, untuk dimintai keterangan terkait dengan kidungannya. Cak Godho Durasim mengelak jika kidungan itu sebagai penghinaan terhadap pemerintahan Jepang. Dan beliau tetap bersikukuh, bahwa itu hanya “ Lelucon seorang dagelan “ Tetapi akhirnya oleh Nippon, Ludrug Cak Durasim dilarang aktief dan dibekukan.

Ada yang menagatakan, saat Cak Gondho Durasim dipanggil untuk menghadap Kepala Kenpaitai beliau sempat di pukuli, dihajar hingga sakit dikemudian hari dan akhirnya meninggal dunia.

Nah … Dengan adanya hal yang seperti itu, sebenarnya betapa tersiksanya hati Cak Gondho Durasim berikut teman-temannya. Ludrug tempat beliau mengabdikan diri pada budaya harus dibubarkan. Dan padahal sumber penghidupan mereka sehari-hari untuk menyambung hidup juga dari bermain Ludrug. Dan yang lebih disayangkan lagi keturut sertaannya dalam berjuang membela Negara juga pupus. Setiap saat Cak Gondho hanya bisa menghela nafas panjang. Dan lama kelamaan nafasnya kian sesak, yang akhirnya meninggal pada 8 Agustus 1944.

Seni Tradisional Ludrug … Menginjak jaman Revolusi mulai tumbuh dan kembali berkembang, meskipun terkadang mereka harus manggung dengan cara sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya pada tahun 1965 Ludrug kembali mengalami krisis bahkan nyaris mati, akibat terhempas gelombang Politik G 30 S PKI yang memunculkan larangan, bahwa perkumpulan-perkumpulan Ludruk atau perkumpulan seni lain dilarang mengadakan kegiatan di masyarakat.

Seni tradisional Ludrug, keberadaannya sebenarnya memang tidak boleh dicampur adukkan dengan urusan Politik atau apapun. Ludrug punya jalan hidup sendiri, punya nafas sendiri, karena ia muncul dari masyarakat. Dengan demikian Ludrug tidak boleh dibunuh dan tidak boleh mati.

Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, meskipun kini Ludrug – total tidak ada yang menghalang-halangi, kenapa kini Ludrug seperti kehabisan nafas dan sama sekali tak ada “Gamelan Ludrug“ yang di talu.

Instansi yang terkait, Pelaku, minimnya minat masyarakat atau semuanya sudah tidak merasa memiliki Ludrug (piyoen ).

Pemanfaatan Kotoran Unggas menjadi Bio Gas

Pemanfaatan Kotoran Unggas menjadi Bio Gas

Tulungagung, Pilar News
Dalam menghadapi era Globalisasi, guna meringankan beban masyarakat, khususnya dibidang pemanfaatan pengguna bahan bakar untuk kebutuhan hidup sehari- hari, Dinas peternakan kabupaten Tulungagung berencana mengeluarkan progam baru dengan memanfaatkan kotoran unggas menjadi Pupuk dan bisa juga sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah maupun gas elpiji yang bisa disebut bio gas (gas alami).
Upaya yang dilakukan Dinas peternakan ini masih dalam tahap uji coba di beberapa tempat yang mayoritas masyarakatnya bergelut di bidang peternak unggas. Desa Aryojeding yang berada di kec. Rejotangan kab. Tulungagung merupakan salah satu tempat yang dijadikan uji coba dalam pembuatan bio gas dari kotoran unggas, yang dinilai akan bisa lebih optimal dalam mencapai maksimal dari hasil yang di dapat, sebab masyarakat desa Aryo jeding mayoritas peternak unggas.
Menurut Ir.Subardjo melalui Kabid Budidaya dan Pengembangan ternak Ir. Yenny Dwi Mahani menjelaskan, uji coba pembuatan bio gas yang bahannya ditunjang dari kapasitas kotoran unggas, minimal 500 ekor unggas untuk memenuhi kapasitas tempat yang disediakan maksimal 10m3. sedangkan anggaran yang dibutuhkan pun juga tidak sedikit, kurang lebih sekitar 25juta, yang diantaranya 20juta digunakan untuk pembangunan penampung kotoran, dan anggaran yang 5juta digunakan untuk pembangunan lantai, ungkapnya.
Masih menurut Yenny, Progam ini nantinya akan diberikan kepada tiap- tiap kelompok dengan 1 unit tempat 1 kelompok. Pembangunan tempat uji coba bio gas unggas ini sudah dimulai pada pertengahan November kemarin, dan diperkirakan bisa selesai pada pertengahan Desember tahun ini, sehingga masyarakat bisa langsung menggunakan dan memanfaatkan hasil dari pembuatan bio gas.
Harapan Dinas Peternakan dengan uji coba Bio gas unggas ini bisa terlaksana dengan baik, dan jika berhasil maka untuk kedepannya akan diusulkan untuk progam pembangunan bio gas secara bergulir untuk tempat-tempat atau wilayah yang mayoritas masyarakatnya peternak unggas, dengan anggaran yang diusulkan dan diambilkan dari APBD tingkat I maupun APBD tingkat II tuturnya (ded).

Disain Taman Kota Libatkan Publik

Jakarta, Pilar News.
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap menargetkan memiliki ruang terbuka hijau (RTH) seluas 13,9 persen. Sejauh ini, DKI baru memenuhi RTH 9,6 persen dari wilayah DKI seluas 665 kilometer persegi. Agar target RTH yang tersisa empat persen terwujud, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI akan terus bekerja keras. Salah satunya adalah dengan menambah sejumlah taman interaktif di pemukiman penduduk.
Selanjutnya agar hasilnya maksimal, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI juga akan tetap menggandeng publik untuk mendesain taman kota tersebut. Nantinya hasil disain itu akan diterapkan di lahan yang telah dibebaskan untuk RTH. Bentuknya bisa sayembara seperti yang pernah dilakukan dalam pembuatan Taman Tebet dan Taman Ayodia.
“Tahun depan akan ada sayembara lagi untuk disain taman kota. Hanya saja, lokasi lahan yang akan dibebaskan untuk RTH itu belum ada sehingga anggaran yang dibutuhkan pun belum ketahuan. Yang jelas untuk pembuatan taman memang perlu menggandeng masyarakat dan akademisi,” ujar Dwi Bintarto, Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Rabu (2/12).
Tujuan menggandeng publik dalam pembuatan disain RTH ini untuk mendapatkan masukan dalam penataan taman kota. Diharapkan, dengan banyaknya masukan dari masyarakat maka pihaknya bisa memilih disain yang lebih tepat untuk taman kota. Jika perlu, disain dari publik itu akan digabung menjadi satu dengan disain dari pemerintah. Dwi menyebutkan, sayembara serupa juga pernah digelar oleh Pemprov DKI saat akan membuat Taman Tebet pada awal tahun 2009. "Selain itu ada taman Ayodya dan taman BMW," ujarnya.
Ia menambahkan, ada beberapa kriteria khusus bagi lahan yang akan dijadikan taman yaitu letaknya harus stategis di antara pemukiman penduduk karena fungsinya nanti adalah untuk memenuhi RTH di antara pemukiman warga. Kemudian luas lahan yang diperuntukan bagi taman tersebut idealnya di atas 7.500 meter.
Untuk mengadakan sayembara disain taman kota, pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp 75 juta. Sejumlah dana ini dipergunakan untuk dewan juri dan hadiah para pemenang disain. Sedangkan anggaran untuk penambahan taman kota disesuaikan dengan APBD 2010.
Bahkan untuk target penambahan taman kota di tahun mendatang, pihaknya belum dapat memastikan letak dan jumlahnya. Sebab penambahan lahan untuk taman kota itu disesuaikan dengan pembebasan lahan di wilayah Jakarta. "Kita pasti akan menambah RTH di tahun depan tapi belum bisa dipastikan jumlah dan letaknya karena disesuaikan dengan pembebasan lahan di wilayah tersebut," ungkapnya.
Taman kota Kebon Pisang rencananya akan dilakukan pembebasan lahan seluas 4,11 hektar dari sekitar 13,2 hektar luas taman yang akan dibangun. Pihaknya menargetkan taman tersebut rampung pada akhir tahun ini, namun jika belum selesai akan dilanjutkan pada tahun 2010 (tim/de).

2010, 48 Gedung Sekolah Akan Direhab Total

2010, 48 Gedung Sekolah Akan Direhab Total
Jakarta, Pilar News.
Untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar (KBM), Dinas Pendidikan DKI Jakarta menargetkan akan merehab 179 gedung sekolah rawan ambruk. Sebanyak 48 gedung akan direhab tahun 2010. Sedangkan 131 gedung akan direhab pada tahun 2011 dan 2012 mendatang.
Ke-48 gedung yang akan direhab total pada tahun 2010 terdiri dari 25 gedung SDN, 21 gedung SMPN, dan 2 gedung SMAN. Sedangkan untuk pembangunan gedung baru ada dua lokasi yakni satu gedung SD di Kelurahan Semanan, Jakarta Barat dan satu gedung SMP di Kelurahan Sukapura (Jakarta Utara). Anggaran yang dialokasikan untuk rehab total tahun 2010 ini sebesar Rp 400 miliar.
Umumnya, bangunan yang akan direhab total itu berdiri sejak tahun 1975 hingga 1978. Pemilihan perbaikan sekolah ini didasarkan pada aset manajemen plan (AMP) yang menentukan tingkat kerusakan sekolah dari sisi konstruksi. “Rehab total tidak hanya dilakukan pada gedung-gedung sekolah yang tidak layak pakai atau rawan ambruk, akan tetapi juga terhadap gedung-gedung sekolah yang rawan banjir, utamanya yang ketinggian airnya mencapai satu meter,” ujar Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Selasa (2/12).
Pelaksanaan rehab gedung rawan ambruk tersebut, kata Taufik, dilakukan berdasarkan skala prioritas. Gedung yang tingkat kerusakannya parah, pelaksanaan rehabnya diprioritaskan. “Ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar. Dengan begitu, prestasi mereka dapat terpacu dan meningkat,” ungkap Taufik. Rabu (2/12).
Bahkan, kata Taufik, pada tahun anggaran 2009 ini pihaknya tengah merehab total 46 gedung sekolah yang tersebar di lima wilayah kota. Diprediksi rehab total ini akan tuntas pada akhir Desember mendatang. Ke-46 gedung yang direhab ini antara lain adalah, 5 gedung SMPN, 8 SDN, 4 SMA/SMK. Kemudian pembangunan ruang kelas baru (RKB) sebanyak 9 gedung sekolah. Selain itu penyelesaian rehab total lanjutan tahun sebelumnya terdiri dari 6 gedung SDN dan 7 gedung SMPN.
Sejauh ini rata-rata pelaksanaan pembangunan fisik ke-46 gedung sekolah itu sudah mencapai 90 persen. Dipastikan dalam dua minggu ke depan, pembangunannya sudah rampung 100 persen. Semua gedung sekolah yang sedang dan akan direhab total, telah diinstruksikan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo agar dibangun gedung sekolah berkonteks green school (sekolah hijau), smart building yaitu gedung yang efisien dalam penghematan energi.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Didi Sugandhi mengatakan, anggaran rehab total 46 gedung sekolah ini mencapai Rp 240 miliar dari APBD DKI 2009. Sejauh ini, penyerapan anggaran masih mencapai 50 persen dari total anggaran. Hal itu disebabkan oleh pihak pengembang baru mencairkan tagihan pertama dan kedua, sedangkan tagihan ketiga dan keempat biasanya dicairkan pada akhir tahun anggaran 2009.
Didi menyebutkan beberapa gedung yang direhab total itu antara lain SMPN 193, SMAN 91, SMPN 82, SMPN 53, SDN Sumur Batu 12, SMPN 47, SDN Tegal Alur 01 dan 02, SDN Kedoya Utara 09 dan 10 dan SDN Bangka 03.
Walau telah dilakukan rehab berat dan rehab total, namun sampai saat ini masih banyak gedung sekolah yang rawan ambruk, jumlahnya mencapai 179 gedung. Namun keseluruhan gedung ini akan dituntaskan pada tahun 2010-2012 sehingga diprediksi pada tahun 2013 tidak ada lagi gedung yang rawan ambruk. ”Sehingga pada tahun 2013, Disdik DKI mulai memikirkan peningkatan kualitas guru dan peserta didik untuk dijadikan prioritas dalam APBD DKI tahun anggaran 2013,” katanya (tim).

Jakarta, Pilar News.
Untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar (KBM), Dinas Pendidikan DKI Jakarta menargetkan akan merehab 179 gedung sekolah rawan ambruk. Sebanyak 48 gedung akan direhab tahun 2010. Sedangkan 131 gedung akan direhab pada tahun 2011 dan 2012 mendatang.
Ke-48 gedung yang akan direhab total pada tahun 2010 terdiri dari 25 gedung SDN, 21 gedung SMPN, dan 2 gedung SMAN. Sedangkan untuk pembangunan gedung baru ada dua lokasi yakni satu gedung SD di Kelurahan Semanan, Jakarta Barat dan satu gedung SMP di Kelurahan Sukapura (Jakarta Utara). Anggaran yang dialokasikan untuk rehab total tahun 2010 ini sebesar Rp 400 miliar.
Umumnya, bangunan yang akan direhab total itu berdiri sejak tahun 1975 hingga 1978. Pemilihan perbaikan sekolah ini didasarkan pada aset manajemen plan (AMP) yang menentukan tingkat kerusakan sekolah dari sisi konstruksi. “Rehab total tidak hanya dilakukan pada gedung-gedung sekolah yang tidak layak pakai atau rawan ambruk, akan tetapi juga terhadap gedung-gedung sekolah yang rawan banjir, utamanya yang ketinggian airnya mencapai satu meter,” ujar Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Selasa (2/12).
Pelaksanaan rehab gedung rawan ambruk tersebut, kata Taufik, dilakukan berdasarkan skala prioritas. Gedung yang tingkat kerusakannya parah, pelaksanaan rehabnya diprioritaskan. “Ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar. Dengan begitu, prestasi mereka dapat terpacu dan meningkat,” ungkap Taufik. Rabu (2/12).
Bahkan, kata Taufik, pada tahun anggaran 2009 ini pihaknya tengah merehab total 46 gedung sekolah yang tersebar di lima wilayah kota. Diprediksi rehab total ini akan tuntas pada akhir Desember mendatang. Ke-46 gedung yang direhab ini antara lain adalah, 5 gedung SMPN, 8 SDN, 4 SMA/SMK. Kemudian pembangunan ruang kelas baru (RKB) sebanyak 9 gedung sekolah. Selain itu penyelesaian rehab total lanjutan tahun sebelumnya terdiri dari 6 gedung SDN dan 7 gedung SMPN.
Sejauh ini rata-rata pelaksanaan pembangunan fisik ke-46 gedung sekolah itu sudah mencapai 90 persen. Dipastikan dalam dua minggu ke depan, pembangunannya sudah rampung 100 persen. Semua gedung sekolah yang sedang dan akan direhab total, telah diinstruksikan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo agar dibangun gedung sekolah berkonteks green school (sekolah hijau), smart building yaitu gedung yang efisien dalam penghematan energi.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Didi Sugandhi mengatakan, anggaran rehab total 46 gedung sekolah ini mencapai Rp 240 miliar dari APBD DKI 2009. Sejauh ini, penyerapan anggaran masih mencapai 50 persen dari total anggaran. Hal itu disebabkan oleh pihak pengembang baru mencairkan tagihan pertama dan kedua, sedangkan tagihan ketiga dan keempat biasanya dicairkan pada akhir tahun anggaran 2009.
Didi menyebutkan beberapa gedung yang direhab total itu antara lain SMPN 193, SMAN 91, SMPN 82, SMPN 53, SDN Sumur Batu 12, SMPN 47, SDN Tegal Alur 01 dan 02, SDN Kedoya Utara 09 dan 10 dan SDN Bangka 03.
Walau telah dilakukan rehab berat dan rehab total, namun sampai saat ini masih banyak gedung sekolah yang rawan ambruk, jumlahnya mencapai 179 gedung. Namun keseluruhan gedung ini akan dituntaskan pada tahun 2010-2012 sehingga diprediksi pada tahun 2013 tidak ada lagi gedung yang rawan ambruk. ”Sehingga pada tahun 2013, Disdik DKI mulai memikirkan peningkatan kualitas guru dan peserta didik untuk dijadikan prioritas dalam APBD DKI tahun anggaran 2013,” katanya (tim).

DKI Masih Siapkan Format UN

DKI Masih Siapkan Format UN
Jakarta, Pilar News.
Walau belum ada keputusan final dari Departemen Pendidikan Nasional RI, namun Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk melaksanakan Ujian Nasional (UN) bagi pelajar SMP, SMA/SMK, atau sederajatnya. Langkah ini akan diambil jika hingga Maret 2010 belum ada keputusan resmi dari Depdiknas. DKI juga optimis mampu mencapai target kelulusan lebih dari 96 persen.
Sejauh ini memang Depdiknas belum mengambil keputusan apakah UN dihapus atau tidak. Padahal sebelumnya, dalam amar putusannya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa UN dihapus bagi SMP, SMA/SMK atau sederajatnya. “Kami masih menunggu keputusan dari Depdiknas apakah akan melakukan amar putusan MA soal penghapusan penyelenggaraan UN bagi SMP, SMA, serta sederajatnya atau tidak. Namun kami akan tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi format UN seperti sebelumnya,” ujar Taufik, Rabu (2/12).
Taufik juga mengaku akan tetap melakukan persiapan UN secara intensif, termasuk masalah pengawalan dan pendistribusian soal-soal UN agar tidak terjadi kebocoran soal ujian. Disdik juga akan menggunakan jasa PT Pos untuk mendistribusikan soal-soal ujian. Hal itu dilakukan karena kerahasiaan soal akan tetap terjamin hingga sampai ke sekolah-sekolah tujuan.
”Masanya tinggal 3 bulan 13 hari lagi. Jadi waktu yang tersisa bisa digunakan untuk melakukan persiapan intensif,” ujarnya. Ia mengaku akan memberikan stimulus, pembinaan dan dorongan kepada semua kepala sekolah terkait persiapan UN. Hal ini untuk menciptakan suasana yang kondusif. Sebab, dilihat dari tingkat kelulusan UN SMP dan SMA di DKI tahun ajaran 2008/2009, tingkat kelulusannya telah mencapai 96 persen. "Untuk UN tahun depan kita akan coba tingkatkan lagi angka kelulusannya," ujarnya.
Selanjutnya ia merinci UN SMP tahun 2008/2009 dengan jumlah peserta sebanyak 117.773 siswa (dari 1.030 Sekolah), tingkat kelulusannya mencapai 99.81 persen. Nilai nilai rata-rata yang dicapai adalah 6.92.
Kemudian UN SMA diikuti oleh 57.516 siswa dari 474 sekolah dengan tingkat kelulusan 96.57 persen. Nilai rata-rata yang dicapai adalah 7,19 untuk program studi IPA, 7.05 untuk IPS dan 6,51 untuk program bahasa. Sedangkan untuk SMK jumlah peserta UN sebanyak 57.914 siswa dari 555 sekolah dengan tingkat kelulusan 97.65 persen. Kemudian jumlah peserta UN SD sebanyak 130.604 siswa dengan tingkat kelulusan 99,66 persen.
Untuk meningkatkan angka kelulusan tersebut, Disdik DKI Jakarta berencana meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru-guru sekolah. Terutama kualitas guru yang mata pelajarannya diuji saat UN. "Kita melakukan diagnostic online atau pemetaan kompetensi kepada guru-guru, baik sekolah negeri maupun swasta. Kualitas guru perlu ditingkatkan karena ada korelasi linier antara kemampuan guru dengan hasil siswa," ungkapnya.
Untuk tahun 2010, menurut peraturan Menteri Pendidikan ujian akan dibagi menjadi dua bagian yakni ujian utama mulai Maret 2010 dan ujian susulan bagi siswa yang tidak hadir pada ujian utama dengan alasan sakit. “Yang tidak ikut ujian bukannya tidak lulus tapi diberi kesempatan ujian susulan. Ujian ini untuk melihat status dan kompetensi serta memberikan pembelajaran kepada siswa bahwa di dalam kehidupan masyarakat yang sesungguhnya banyak ujian yang dihadapi,” ujar Taufik.
Rencananya, jika tidak ada perubahan maka pelaksanaan UN dimulai pada tanggal 15 Maret 2010 untuk Sekolah Menengah Umum (SMU). Kemudian untuk SMP pada 29 Maret 2010, dan seminggu kemudian pelaksanaan UASBN bagi siswa Sekolah Dasar (tim).

Peserta Ricuh Gara – Gara Tukang Foto Tidak Profesional

Peserta Ricuh Gara – Gara Tukang Foto Tidak Profesional
Tulungagung, Pilar news
Tenaga professional merupakan salah satu factor untuk membangun tata pemerintahan yang handal dan mempuni. Apalagi dalam tata pemerintahan yang di telah dilanda kebobrokan ini, untuk pengembaliannya sangat membutuhkan penanganan yang serius, baik penanganan public maupun non public.
Sebaliknya tanpa adanya penanganan professional keterpurukan serpertinya tidak akan berakhir. Seperti dalam alhadis di jelaskan yang artinya “ apabila sebuah perkara di serahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja saatnya (kerusakan)“.
Hal itu terbukti ketika Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik dari intansi Kesehatan, Pendidikan, Kecamatan, dan perangkat Desa se-kecamatan Sendang, mendapat undangan dari atasannya masing-masing, guna mengikuti foto bersama tanggal 16/11/2009.
Karena mereka merasa mendapat undangan maka, mulai pukul 07.00 para undangan berdatangan di gedung Koperasi Pegawai Negeri Bagi Guru Barokah (KPNBG Barokah) yang terletak di kantor UPTD Sendang.
Dari apa yang tertera di jadwal undangan dan suasana semakin siang dan panas, karena gedung tersebut sudah dipadati oleh para guru baik TK, SD, SMP. Melihat banyaknya peserta Foto, membuat petugas pengambil gambar (Juru foto) tidak bisa melakukan aktifitasnya dengan benar.
Hal itu terlihat saat pengambilan foto yang selalu salah. Bahkan untuk menghilangkan rasa takutnya itu yang disalahkan para undangan peserta foto dengan alasan tidak mau tertib antri.
Padanal menurut pantauan wartawan Pilar News, para undangan cukup disiplin dalam menunggu antrian. Yang membuat peserta sangat kesal adalah, seringnya petugas merubah pandangan dalam pengambilan gambar. Sehingga yang seharusnya hasilnya terang berubah menjadi gelap sehingga harus diulang kembali, padahal kalau itu dilaksanakan layaknya pengambilan gambar pembuatan KTP antrinya tidak terlalu lama.
Akhibat dari kurangnya profesionalnya Juru foto membuat mayoritas undangan sangat kecewa dan menyayangkan pelaksanaan tersebut. Terutama dalan bidang pelayanan dan keefisienan waktu.
Menurut salah satu peserta Foto yang tak mau disebutkan namanya mengatakan saya antri mulai dari pukul 09.00 baru di foto pukul 12.00, dan semestinya pelayanan public ini harus dipersiapkan yang matang karena ini bukan pekerjaan yang sederhana dan ecek-ecek, dan kalau dilaksanakan seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan “tukang foto tidak profesional kok dipakai” ujarnya sambil berlalu.
Sementara itu menurut pengawas TK, SD Kecamatan Sendang, dan juga disampikan ketua cabang PGRI Sendang Drs. Subakir Yahya mengatakan petugas pengambil gambar ini langsung dari Jakarta, dan yang mendatangkan Petugas kamerawan ini dari BKD Kabupaten Tulungagung, karena ini merupakan proyek BKD, namun kita tidak perlu memandang dari mananya yang penting kenerjanya itu profesional tutur Sony Topan.Spd (lion).

Dukun Mengaku Bisa Menggandakan Uang

Dukun Mengaku Bisa Menggandakan Uang
Tulungagung, Pilar News.
Sebut saja Dsln yang berasal dari Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung yang sehari-hari berprofesi sebagai dukun. Ternyata telah membohongi banyak orang dengan dalih bisa menggandakan uang. Karena sulitnya menghadapi ekonomi banyak orang yang nekat mencari jalan sepintas. Contohnya seperti Baron yang berasal dari Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dan Yadi dari Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, dan Sirap dari Desa Dorok Kepung Pare Kediri dan masih banyak lainnya cari untung malah buntung.
Salah satu dari mereka saat dikonfirmasi wartawan Pilar News pada tanggal 13 Nopember 2009, mengatakan “pikir saya mas katanya Dsln benar-benar bisa membantu saya, ternyata dia hanya membohongi saya. Sampai habis-habisan, motor satu-satunya pun saya gadekan untuk beri peralatan atau uborampen ternyata bohong, hanya disuruh wiritan yang nggak jelas dan selamatan yang nggak ada buktinya”. Setiap ditanya uangnya mana mbah kok nggak nambah-nambah dan sampai kapan suruh nunggu-nunggu ungkapnya dengan nada kesal.
Sementara saat dikonfirmasi wartawan Pilar news pada tanggal 27 Nopember 2009, Dsln dirumahnya mengatakan “orang-orang datang tidak saya mengundang, dia minta tolong, ya saya tolong dan saya kasih jalan untuk saya suruh wiritan dan selamatan. Seandainya orang-orang itu mengeluarkan uang itu bukan untuk saya , tapi untuk sedekan dan untuk beli uborampen” katanya.
Namun melihat hal yang ganjil, ternyata masih banyak orang yang masih saja percaya dengan mistik atau klenik. Dengan banyaknya korban-korban yang protes terhadap DSln berikutnya kita tunggu berita selanjutnya (Tim Investigasi).

PKH Naik 2 Milliar

PKH Naik 2 Milliar
Tulungagung, Pilar News.
Berbeda dengan penyusutan D.A.K, warga miskin di kabupaten Tulungagung patut bersyukur. Pasalnya dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) naik 2 Milliar rupiah dari 12 Milliar di tahun 2009.
Program lanjutan untuk peningkatan keluarga miskin di kabupaten Tulungagung tahun 2010, patut dikawal serius oleh seluruh elemen masyarakat. Pasalnya, dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang di tahun 2009 mengucur 12 Milliar rupiah untuk 13 kecamatan, bakal bertambah 2 Milliar rupiah dengan tambahan sasaran keluarga miskin di 3 kecamatan.
Atas penambahan dana bantuan ini, sebut kepala dinsosnakertrans Tulungagung, Haryono, membutuhkan tambahan personil pendamping untuk ditempatkan di tiga kecamatan katanya.
Lebih jauh disinggung terkait PPA – PKH, mantan kepala BPM dan Pemdes pemkab Tulungagung ini, juga membenarkan adanya lanjutan program dengan jumlah dana dan sasaran yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya (hd/tim).

Dak Pertanian Nol Rupiah

Dak Pertanian Nol Rupiah
Tulungagung, Pilar News.
Dengan penyusutan Dana Alokasi Khusus hingga 26 Milliar rupiah atas hasil evaluasi realisasi APBD 2009, Jum’at siang, dituturkan oleh bupati Heru Tjahjono, salah satu penyebabnya berada di dinas pertanian dan tanaman pangan Tulungagung yang dicoret dari daftar penerima D.A.K 2010.
Target pertanian organik 2010, bakal terkendala. Pasalnya, salah satu dana penyokong terbesarnya, yakni Dana Alokasi Khusus bidang pertanian untuk kabupaten Tulungagung dicoret oleh pemerintah pusat.
Indikasi ini sudah mulai nampak pada penyusutan jatah D.A.K bagi pemkab Tulungagung dari 83 Milliar rupiah di tahun 2009 menjadi 57 milliar rupiah di tahun anggaran 2010. Jum’at siang, usai penyerahan draft RAPBD 2010 di Graha Wicaksana DPRD kabupaten, Bupati Heru Tjahjono membenarkan pencoretan D.A.K bidang pertanian tersebut.
Sementara kepala dinas pertanian dan tanaman pangan pemkab Tulungagung, Tatang Suhartono menampik tudingan pencoretan disebabkan adanya ketidak beresan realisasi D.A.K di Tulungagung. Menurutnya, meski tidak mendapat D.a.k, namun disparta masih memperoleh BLM sebesar 9 Milliar rupiah dari pemerintah pusat dan bantuan dari APBD 1.
Imbuh Tatang, seluruh bantuan akan langsung diterimakan kepada kelompok tani berupa dana pemberdayaan dan peralatan pertanian (hd/tim).

Kantongi Ratusan Pil Koplo, Dikecrek

Kantongi Ratusan Pil Koplo, Dikecrek
Tulungagung, Pilar News.
Lantaran kepergok membawa ratusan pil dobel L, seorang warga desa Sidorejo, Ponggok, Blitar dibekuk oleh petugas satnarkoba polres Tulungagung.
Kamis jam 12 siang kemarin, Mulyani Agung Purnama, 32 tahun asal desa Sidorejo, Ponggok Blitar diseret ke sel tahanan mapolres Tulungagung. Pasalnya, pelaku tertangkap dalam operasi sakau di jalan Jayeng Kusuma, Kedungwaru yang digelar satnarkoba polres Tulungagung. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita 905 butir pil dobel L yang dibungkus dengan bekas bungkus sabun.
Menurut kabag binamitra polres Tulungagung, AKP Priyono, petugas berhasil menangkap seorang pelaku berikut barang bukti berupa pil dobel L dan kini diamankan di mapolres Tulungagung, guna proses hukum lebih lanjut tegasnya (hd/tim).

Kepala Dinkes Tidak Tegas, Tindak Bidan Yang Diduga Mala Praktek

Kepala Dinkes Tidak Tegas, Tindak Bidan Yang Diduga Mala Praktek
Tulungagung, Pilar News.
Kepala dinas kesehatan Tulungagung, Dr. Gatot Dwi Priyo Poerwanto, MKK, terkesan kurang tegas menindak anak buah yang salah dan ceroboh dalam melakukan imunisasi yang berakhir dengan terjadinya malapraktek.
Sudah hampir satu bulan kejadian yang menimpa pasangan muda Aziz dan Reni belum juga dapat perhatian dari DINKES Tulungagung dan yang sangat membuat kecewa keluarga sampai saat ini bidan Desa yang melakukan malapratek Hermin tetap bertugas di Polindes Desa Singgit Kec. Bandung, tanpa ada sanksi secara kedinasan terkait peristiwa yang menimpa anak semata wayang Rely Aryuanta Ubaidilah pasangan dari Aziz dan Reni.
Kalau hal seperti itu di biarkan terus berlarut-larut, bagaimana masyarakat akan percaya kepada pelayanan kesehatan?. Padahal kejadian seperti ini, tidak hanya terjadi saat ini saja. Beberapa tahun yang lalu juga pernah terjadi di Kalidawir seorang bidan melakukan imunisasi yang berdampak pada anak masuk rumah sakit, lain itu di Rejotangan bidan melakukan salah penanganan terhadap ibu melahirkan, yang berakhir di pengadilan.
Sekarang kalau permasalahan seperti ini tidak pernah ditanggapi lalu bagaimana dengan masyarakat? Sedangkan Dr. Gatot Dwi Priyo Poerwanto, MKK saat dikonfirmasi lewat ponsel hanya memberikan jawaban dengan santai kalau hal ini masih proses pihak KA. UPT Supriadi Puskesmas Bandung, dan DR Farida sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi. Dengan kajadian ini masyarakat desa singgit berharap ada sanksi tersendiri untuk ke cerobohan bidan hermin (tim).

Berkas Agus – Lia Dilimpahkan Ke Kejaksaan

Berkas Agus – Lia Dilimpahkan Ke Kejaksaan
Tulungagung, Pilar News.
Setelah merampungkan penyidikan terhadap saksi ahli dari pelaksana tugas kepenghuluan, Kamis kemarin, berkas hasil pemeriksaan atas kasus perzinahan Agus dan Lia dilimpahkan kembali ke Kejaksaan Negeri Tulungagung.
Pelimpahan berkas perkara pidana anggota DPRD Tulungagung dari PKNU, Agus Sukarno Putro yang berzina dengan Eka Aprilliana Wahyuningtyas, staf di sekretariat dewan yang semula pada 25 November lalu dikembalikan ke kepolisian resor Tulungagung, karena kurangnya bukti saksi pemeriksaan, akhirnya Kamis, 3 Desember kemarin bisa dipenuhi dan dilimpahkan lagi ke kejaksaan negeri setempat.
Pengembalian berkas ini dilengkapi dengan hasil pemeriksaan terhadap Hasan Pribadi, M.Ag, 34 tahun, warga desa Banjarejo, Rejotangan selaku saksi ahli dari pelaksana tugas kepenghuluan saat itu.
Sementara menurut kaur bin ops satreskrim polres Tulungagung, Iptu Siswanto, berdasarkan hasil jawaban atas 28 pertanyaan yang diajukan kepada saksi ahli, disimpulkan bahwa pernikahan siri yang dilakukan Agus dan Lia, tidak sah secara hukum negara dan agama. Oleh karena itu, diyakini bahwa kedua tersangka bakal dijerat dengan pasal 284 KUHP tentang perzinahan tegasnya (hd/tim).

Oknum DPRD Ngamen Proyek Ke SKPD

Tulungagung, Pilar News.

Delimatis kata salah satu SKPD ketika ditemui wartawan Pilar News, di ruangannya ketika di Tanya soal ada agenda apa oknum DPRD tersebut berkunjung ke sini?. Dia menceritakan secuil hal, salah satunya kedatangan dia minta kerjaan ujarnya.

Dengan hal seperti itu apa gunanya dibentuk Badan Kehormatan (BK) dengan salah satu tujuan utama menjaga citra dewan dari ulah oknum anggota dewan yang tidak beretika dan suka minta jatah proyek ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun demikian, bermacam persoalan seputar BK menjadikannya macan ompong. Kesannya galak, tetapi sebenarnya tidak bisa menggigit, karena tidak bertaring. Kurangnya dukungan personal maupun institusional dari luar BK menjadi salah satu penyebabnya.

BK lahir dari keinginan untuk menjaga citra institusi DPR dan DPRD sebagai sebuah lembaga yang terhormat. BK ada untuk mencegah masyarakat apatis dan tidak respek terhadap dewan, gara-gara dewan sendiri yang tidak mampu menjaga citra sebagai lembaga terhormat. Pada periode-periode sebelumnya, oknum anggota dewan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, sehingga menimbulkan citra jelek di masyarakat.

Kemudian muncul BK, sehingga secara internal ada yang mengawasi. Di DPRD kab Tulungagung. Sementara di daerah-daerah lain sampai sekarang pun masih banyak yang tarik ulur dan pro kontra. Hal ini kita lihat sisi positifnya saja, yakni adanya sebuah lembaga pengawasan internal. Yang jelas, mau tidak mau, Undang-undang mengamanatkan bahwa BK itu harus ada.

Meskipun pada awal kemunculannya masih sering terdengar komentar-komentar sepeti wong sama-sama anggota dewan kok diawasi, sama-sama alat kelengkapan dewan kok yang ini punya kelebihan dibanding yang lain. Sampai ada istilah “jeruk minum jeruk” segala.

Kita sudah punya Kode Etik sebagai pedoman pelaksanaan, berupa kesepakatan dan aturan seharusnya bagaimana di kantor, berhadapan dengan mitra kerja, atau saat bertemu masyarakat. Peraturan dibuat rinci, menjadi keputusan dewan dan menjadi Kode Etik. Misalnya dilarang absen dari rapat yang sama 3 kali berturut-turut yang itu dipantau dengan melihat presensi. Kapan pakai PSR, PSH, atau pakaian-pakaian lain, itu semua ada ketentuannya.

Juga dilarang merokok di ruang ber-AC, karena gedung dewan yang megah dan membangunnya pakai uang rakyat ini harus dirawat. Anggota dewan kan harus rapi dalam berpakaian dan bertutur kata yang sopan. Tetapi kemudian timbul intepretasi yang berbeda. Ada yang menganggap saya sudah sopan kok menurut habitat saya.

Saat ini mampukah BK memberikan sangsi atau teguran terhadap oknum anggota dewan yang suka keluyuran dan meminta jatah proyek ke dinas-dinas?. Tunggu edisi selanjutnya. (red)