Pembanguna Museum Satwa Dihadang, Warga Tolak ABT

Pembanguna Museum Satwa Dihadang, Warga Tolak ABT

Batu, Pilar News.

Baru-baru Pengelola Museum Satwa, pengembang Wisata Jatim Park II, harus berfikir untuk memanfaatkan air bawah tanah (ABT) dalam operasionalnya. Sebab, rencana ABT itu mendapat tentangan keras dari warga dan aktifis lingkungan yang tergabung didalam fokal Mesra (forum kajian air dan lingkungan menuju selaras alam).

Penolakan itu disampaikan oleh pewakilan warga dan mesra dalam sidang pembahasan Dokumen Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) Batu mini Zoo, di Kantor kecamatan Batu. Dalam pembahasan Amdal itu yang diselenggarakan PT Bunga Warsa Sejati, pemrakarsa pembangunan Museum Satwa dan Batu Mini Zoo, bekeja sama dengan KLH (kantor lingkungan hidup) Kota Batu.

Sebelum sidang dimulai rencananya ada tinjauan lapangan, namun ternyata dibatalkan karena waktu yang terbatas. Dan yang disayangkan kepala KLH Bambang Parianom juga meninggalkan tempat di tengah sidang telah berlangsung.

Warga dalam persidangan tersebut, selain menghadang rencana penggunaan ABT, sejumlah persoalan juga dilontarkan. Mulai dari saluran drainase, kelancaran arus lalulintas, parkir, toilet, tenaga kerja hingga nama proyek pembangunan wisata tersebut.

Jamin warga kelurahan Sisir menegaskan penolakan penggunaan ABT oleh wisata museum satwa, karena jika wisata satwa menggunakan ABT, bagaimana nasib warga kami, dan sekitarnya katanya.

sementara Mutaqiem, perwakilan fokal mesra menyayangkan perijinan dan pembangunannya. Terlebih lagi warga mengetahui adanya pembangunan itu setelah dimuat di media masa, karena selama ini tidak ada kabar atau pemberitahuan ke masyarakat.

Sedangkan Titien Setiyo Rini, tim leander CV Asvinda Teknika konsultan penyusunan amdal museum satwa mengatakan akan memperhitungkan kembali pemanfaatan ABT. Selain menggunakan PDAM museum satwa akan mencari sumber-sumber baru. Titien juga menyampaikan masukan dari sejumlah pejebat Pemerintahan maupun perwakilan masyarakat dan LSM atas dokumen amdal yang disusun.” Proses perijinan di BKSDA masih dalam proses, dan petugas BKSDA akan melakukan tinjauan ke lokasi,” ujar dia (sarwi).

Pilkades Desa Plumpang, Secara Demokratis.

Pilkades Desa Plumpang, Secara Demokratis.

Lamongan, Pilar News

Baru-baru ini, Desa Plumpang, Kecamatan Sukodadi Kab. Lamongan telah mengadakan pemilihan secara langsung kepala desa untuk 6 tahun ke depan. Pemilihan kepala desa saat itu berlangsung aman, tertib,lancar dan terkendali yang diikuti oleh masyarakat dari 3 dusun yaitu dusun Plumpang, Njombak, bali, dengan jumlah hak pilih kurang lebih 2.229 orang.

Dalam pemilihan kepala desa tersebut di perebutkan oleh 2 orang calon yaitu, nomor urut satu Sadi Bay, dan nomor dua Didik Purwanto yang sama-sama berasal dari dusun Plumpang.

Dari hak pilih 2.229 orang tersebut masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sekitar 1.878 orang, yang tidak hadir 351 orang dengan asumsi perolehan Sadi Bay 1053 suara, dan Didik Purwanto 803 suara, sedangkan Suara Tidak Sah 22 Suara, Total Suara Sah 1.856 Suara.

Dengan selisih suara 250, maka pemilihan kepala desa plumpang di menangkan oleh calon nomor satu dengan hasil suara 1.053 suara. Sadi bay adalah calon Incumbent (telah menjabat kepala desa pada tahun lalu).Dan berkat keuletan dan kegigihan dalam memimpin desa plumpang saat menjabat sebagai kepala desa, maka kini masyarakat mempercayakan kembali tampuk pemimpin padanya.

Sedangkan masyarakat berharap agar desa plumpang dengan terpilih nya kembali Sadi bay sebagai kepala desa, nanti bisa meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat agar tercipta sinergitas yang baik demi mencapai kemajuan pembangunan desa menuju desa yang mandiri (giek).

Lulusan SMK Negeri I Watulimo, Cetak Masa Depan Gemilang

Lulusan SMK Negeri I Watulimo, Cetak Masa Depan Gemilang

Trenggalek Pilar News.

Berkat usaha dan kerja keras selama ini, serta menjalin hubungan dengan pihak luar, Kepala Sekolah SMKN 1 Kelautan Watulimo. Trenggalek, Jawa Timur, Drs. Budiyono, berhasil mengandeng beberapa perusahaan baik lokal maupun Nasional dan Internasional.

SMK Negeri I Watulimo, yang bergerak dalam bidang Kelautan ini, berhasil membawa perusahaan pelayaran dari Jepang untuk melakukan kerjasama dalam penggunaan tenaga dari SMK I Negeri tersebut. Kerjasama itu sendiri sudah berlangsung selama dua tahun yakni tahun 2007 sampai dengan 2009 ini, dan anak yang telah bekerja di sana rata-rata sudah sukses kata Budiyono.

Hal itu terbukti dari beberapa siswa lulusan tahun ajaran 2007 hingga 2009, yang sudah diterima di Perusahaan Nasional dan di Perusahaan jepang, hanya dalam kurun waktu 3 tahun bisa menghasilkan dana bersih Rp 300.000.000,- hal itu tentunya sangat membanggakan orang tua maupun sekolahan ini, tegasnya.

Setelah berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa pihak perusahaan, kini SMK Negeri I Watulimo telah berhasil melakukan MoU (Memorandum Of Understanding) dengan Perusahaan Jepang dan Nasional lagi seperti, PT. Tee Kay Korporation (Jepang), PT. Puji Utami (Nasional) dan PT. Mina Jaya Bahari (Nasional). (tim)

Warga Keluhkan Pengurusan KTP

Warga Keluhkan Pengurusan KTP

Palu. Pilar News.

Sejumlah warga kota palu mengeluhkan dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), yang dianggap kurang efektif dan merepotkan “dalam pengambilan formulir saja harus kelelahan bolak-balik kantor kelurahan dan kantor walikota,” kata Fahri.

Hal yang sama juga diungkapkan Sulhana. Menurutnya, pengurusan KTP seharusnya diserahkan langsung ditingkat Kecamatan, supaya lebih efektif atau di kantor Dispendukcapil, supaya pemohon KTP tidak bolak-balik, dan tidak menghabiskan waktu.

Ditemui terpisah, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) kota Palu, Burhan Toampo mengatakan, sistem yang digunakan dianggap sudah efektif. Sebab kata dia, system yang digunakan sekarang adalah system informasi admidtrasi kependudukan (SIAK), sistem ini digunakan untuk mengatisipasi terjadinya pendapatan yang ganda.

Burhan menambahkan, pengurusan KTP juga mengacau pada undang-undang nomor 23 tahun 2006, tentang admidtrasi kependudukan, pengurusan KTP paling lama sekitar 14 hari. “saya sarankan kepada masyarakat agar tidak menggunakan calo, karena orang yang akan membuat KTP, pasti disuruh datang juga untuk di foto, “jelas Burhan.

Lanjut Burhan, sistem SIAK ini dilakukan dukcapil, juga sangat membantu masyarakat dan pemerintah dan dalam mengenal identitas pendatang maupun perpindahan. Pegambilan formulir di kenakan biaya RP 1.500 perlembar, KTP dikenakan biaya seharga RP 41.000 serta pengurusan kartu keluarga (KK) senilai RP 20.000 ujarnya (yardi).

Kejari Incar Kepala Pelabuhan Luwuk

Luwuk, Pilar News.

Kejaksaan Negeri Luwuk, mulai mengincarkan beberapa proyek di kantor pelabuhan Luwuk, yang di duga bermasalah.

Hal itu disampaikan oleh Wawan Yunarwanto, SH, alasanya hingga saat ini sedikit 2 orang pihak pelabuhan yang telah di periksa terkait sejumlah dugaan korupsi tersebut, di antaranya Kepala Pelabuhan Luwuk, Baharudin M Dahlan. SH dan Bendahara pengeluaran anggaran, Syamsudin, “ kami telah memeriksa Kepalah pelabuhan dan bendahara pengeluaran,” ungkapnya.

Ditanya soal kasus yang di selidiki, Wawan mengatakan, pihaknya memeriksa semua kasus yang laporannya telah masuk di kejaksaan. “Kami selidiki semua kasus yang laporanya telah kami terima,” tukasnya. Seperti di beritakan Koran ini beberapa waktu lalu, selain dugaan kasus korupsi proyek pemeliharaan dermaga dan penumpukan yang menelan anggaran jutaan rupiah, sejumlah proyek lainnya juga diduga tidak beres.

Sementara informasi yang dihimpun Pilar News menyebutkan, salah satu proyek yang hingga saat ini masih di pertanyakan adalah pekerjaan lapangan penumpukan, pembangunan pintu gerbang dan rehabilitas pagar BRC Kantor Pelabuhan Luwuk, yang dikerjakan oleh PT Ikan Segar Tunggal Palu, dengan nomor kontrak PC 087/185/IV/ kpl.Lwk-2009 tertanggal 24 April 2009, dengan nilai kontrak senilai Rp.1.934.779.000.Pasalnya, berdasarkan kontrak yang tertera pada ringkasan kontrak pengerjaan, proyek tersebut seharusnya sudah selesai dikerjakan tanggal 20 September 2009 (jatuh tempo,red).

Kenyataannya pekerjaan tersebut baru diselesaikan setelah satu bulan berikutnya, tanggal 20 oktober 2009 silam. Padahal, dana pekerjaan beberapa proyek tersebut sudah dicairkan seratus persen melalui bendahara penggeluaran anggaran pada tanggal 24 September 2009.

Namun demikian, terhadap kasus ini, pihak kejaksaan masih akan melakukan penggumpulan barang bukti (BB). “ Kami masih kumpulkan barang bukti,” ujar Benny Nugroho, kasi intel kejaksaan Negeri Luwuk belum lama ini.

Padahal kalau mengacu pada keppres Nomor 80 tahun 2003, tentang pengadaan barang dan jasa, itu telah dikenai sangsi pinalti, terus kemana denda pinaltinya tersebut? Dan kenapa kejaksaan masih menunggu bukti?, apakah akan serius kejaksaan menyelidiki kasus ini, kita tunggu hasilnya. (yardi).

Dinkes Sidak PDAM

Dinkes Sidak PDAM

Palu, Pilar News

Hari ini, Dinas Kesehatan ( DINKES) Kota palu akan melakukan pemeriksaan mendadak (SIDAK) pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota palu, sidak tersebut berkaitan adanya hasil temuan badan lingkungan hidup(BLH) yang menyatakan, air sungai Poboya telah tercemar dengan mercury.

Kunjungan dan pemeriksaan yang di lakukan Dinkes ke PDAM guna mengetahui apakah sumber air yang di salurkan ke masyarakat berasal dari sungai Poboya atau bukan, karena sebagian masyarakat sini telah mengunakan air PDAM.

Kepala bidang pengendalian masalah kesehatan, Dinkes kota palu Ketut Suarayasa mengatakan kepada media ini, beberapa minggu lalu, dari hasil yang didapatkan BLH kota palu, Sungai Poboya telah tercatat mengandung mercury 0,55 atau positif berbahaya, bila air itu telah dipakai atau dikosumsi oleh masyarakat.

“Sebelumnya kami pernah melakukan pengambilan sampel air ke PDAM Kota palu dan hasilnya negatif tidak tercemar mercury. Namun sekarang ini kembali di komonikasikan, jika air yang di salurkan berasal dari sungai Poboya kami akan kembali mengambilnya,” ujar ketut.

Menurut ketut, meski pihaknya baru menerima pernyataan lisan dari kepala BLH, Rosida Thalib, Namun pihaknya akan mengatifkan penyulahan baik kepada pekerja tambang maupun kepada masyarakat di kelurahan Poboya.

Ketut menambahkan, dalam penyuluhan pihaknya juga akan melihat pola penyakit tertinggi yang ada di sekitar wilayah tersebut, mengantisipasi timbulnya penyakit akibat mercury.

Lanjutnya, agar tidak semakin tercemar air di sungai Poboya pihaknya juga akan meminta dan berharap tromol yang ada disekitar sungai Poboya dapat dipindahkan ketempat yang lebih aman.

“Mercury tidak sama dengan bakteri, kalo air di panaskan maka bakteri akan mati, tapi bahan kimia biar kita rebus hingga berapa derajat tidak akan mati dalam tubuh malah akan terakumulasi. Akibat nya akan menimbulkan penyakit yang akan menyerang sarap manusia,”terangnya.

Ditempat terpisah Kepala PDAM Kota palu, Zain Mardan membantah jika air PDAM Kota sudah mengandung mercury. Kata dia, sumber air PDAM berasal air dari gunung yang jaraknya dari sungai Poboya mencapai 8 km dari ke tinggian gunung Poboya.

“Air PDAM aman dan tidak tercemar dengan bahan kimia, sungai Poboya wajar tercemar karena jaraknya hanya dua kilo dari permukan tanah,”jelas Zain.

Untuk itu pihaknya berharap kepada konsumen PDAM kota palu agar tidak cemas dengan adanya isu tersebut, hingga sampai saat ini air PDAM masih aman di konsumsi (yardi).

Pemda Sulteng Di Nilai Diskriminasi

Pemda Sulteng Di Nilai Diskriminasi

Palu, Pilr News.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah Daerah pemilihan (Dapil) Tolitoli, menyesalkan sikap pemerintah daerah yang dinilai diksriminasi serta tidak peduli terhadap korban banjir dan tanah longsor di kabupaten tolitoli.

Zainal Daud kepada media ini beberapa hari kemarin mengatakan, sejak terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor di daerah Tolitoli belum terlihat kepedulian pemerintah SulTeng dalam menaggulangi serta memberikan bantuan sedikitpun terhadap masyarakat.

Kata zainal, bantuan yang selamah ini diterima oleh masyarakat korban banjir hanya berupa 143 dos, mie instan dan 500 kilogram beras, sedangkan masyarakat yang menjadi korban terkena dampak dari banjir dan tanah longsor sangat banyak. “apakah Tolitoli bukan bagian Sulawesi Tengah sehingga pemda tidak mempunyai kepedulian sedikitpun terhadap nasib yang menimpa mereka,”ungkapnya.

Dia menambahkan, melalui pertemuan yang telah di lakukan sejumlah anggota legislatif, pekan lalu dan, dengan mendenggarkan keterangan sejumlah SKPD, antara lain dinas pekerjaan umum, dinas sosial, dinas kesehatan beberapa dinas terkait lainnya telah di sepakati dalam waktu dekat akan mengirimkan bantuan ke daerah bencana di Kabupaten Tolitoli.

Zinal daud menyesalkan pemda yang seakan –akan hanya memperdulikan korban gempa yang terjadi di sumbar. Padahal bantuan dari dearah lain selain SulTeng sudah sangat banyak tersalurkan ”andaikan dana tersebut sedikit disisihkan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di daerah Tolitoli pastinya akan labih baik dan bermanfaat,”tegasnya.

Dari pantauwan zainal daud, selama ini bentuk partisipasi dan kepedulian pemda terhadap kabupaten tolitoli sangat minim, terbukti hampir setiap tahunya bencana banjir dan tanah longsor terjadi, tetapi peranan pemda sebagai perwujudan perpanjanggan tangan dari pemerintah pusat tidak pernah dirasakan masyarakat Tolitoli.

Kata dia, anggota DPRD sul-teng dapil tolitoli telah sepakat walaupun adanya bantuan dari pemerintah daerah terkait bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Tolitoli, mereka akan tetap ke daerah tersebut untuk memberi bantuan sebagai bentuk solidaritasi dan partisipasi mereka terhadap bencana menimpa mereka . “kalau pemerintah sulteng tidak memberikan bantuan untuk korban Tolitoli, tidak menjadi sebuah persoalan bagi kami,” pungkasnya (yardi).